Tanjungpinang,Zonakepri-DPRD Provinsi Kepri akhirnya mengesahkan RAPBD Kepri Tahun 2016 dengan nilai sekitar Rp3,2 triliun dalam rapat paripurna terbuka yang berlangsung Sabtu 25 Desember 2015, dikawal kelompok mahasiswa.
Rapat Paripurna Pengesahan APBD Kepri 2016 dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri Husnizar Hood dihadiri Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana dan SKPD Provinsi Kepri di gedung DPRD Kepri di Dompak.Tanpa dihadiri Ketua DPRD Jumaga Nadeak, Wakil Ketua I Rizki Faizal, serta tanpa wakil Ketua DPRD Kepri III Amir Hakim Siregar. Dihadiri sebanyak 20 anggota DPRD Kepri dari 43 anggota yang ada. Dimana terdapat 17 anggota DPRD yang tidak hadir tanpa ijin dan ada 6 anggota DPRD yang mengajukan ijin tidak hadir.
Menurut Husnizar Hood, dirinya memiliki hak untuk memimpin rapat paripurna DPRD Kepri untuk mengesahkan RAPBD Kepri 2016. Mengingat ketiga pucuk pimpinan dewan berhalangan hadir. Pendapat Husnizar, tidak hadirnya ketiga pucuk pimpinan dewan disebabkan mereka sudah menggunakan SK reses. “Ada dua fraksi yang tidak hadir dalam pengesahan RAPBD kepri tahun 2016 yakni Fraksi PDI P dan Golkar. Sementara itu, 4 fraksi lain mendesak untuk dilaksanakan pengesahan RAPBD Kepri tahun 2016 dan menolak untuk menutup sidang pengesahan RAPBD Kepri,”sebutnya.
Sementara itu, ada 6 anggota dewan yang tidak hadir dengan berbagai alasan. Diantaranya sudah memiliki jadual liburan. Sehingga tidak bisa hadir untuk rapat paripurna. Diantaranya Surya Makmur Nasution, Sukri Faisal, Ustad Abdurahman yang sudah memiliki jadual liburan.
Husnizar menyebutkan, DPRD Kepri jika masih dalam kondisi seperti ini dikhawatirkan kedepan terjadi dua kubu atau gep antara 26 anggota DPRD dan 17 anggota yang lain termasuk pucuk pimpinan. “DPRD merupakan lembaga lobi, lembaga politik, sehingga punya kepentingan. Debat dan lobi apa yang diinginkan tidak bisa dihindari. Namun, lobi tersebut tidak berjalan hari ini. Jika seperti ini, maka masyarakat dan pemerintah yang rugi,”ujarnya. (rul)
