Tanjungpinang,Zonakepri- Keberhasilan Pemerintah Kota Tanjungpinang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, di tahun 2015 ini kembali mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro disaksikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis, serta beberapa pimpinan lembaga tinggi Negara. Penyerahan penghargaan dilakukan pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di Gedung Dhanapala Kantor Kementerian Keuangan RI, Jalan Senen Raya Jakarta, Jumat (2/10) lalu.
Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah termasuk satu diantara empat Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang memperoleh reward dari Menkeu tersebut. Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga memberikan penghargaan kepada 26 gubernur, 150 Bupati dan 50 Walikota se-Indonesia.
“Saya mengucapkan terimakasih. Ini bukan hanya hasil kerja Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang saja. Tetapi juga berkat kerja sama dan kerja keras jajaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sehingga penghargaan WTP dapat diraih,”kata Lis.
Lis berharap, penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemko Tanjungpinang untuk lebih giat lagi dalam bekerja. Sehingga capaian tersebut bisa ditingkatkan. Selain itu, pengelolaan keuangan Pemko Tanjungpinang juga diharapkan menjadi lebih tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan dan bertanggung jawab.
Turut mendampingi Walikota Tanjungpinang dalam menerima penghargaan tersebut Asisten bidang Administrasi Umum Setdako Tanjungpinang Gunawan Grounimo.
Seperti diketahui, Kota Tanjungpinang berhasil meningkatkan performa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan mendapat predikat WTP Laporan Hasil Pemeriksaan atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 yang dikeluarkan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri Bulan Makhir Mei lalu.(hms)