Home » Head Line » Tuntutan Jaksa Sesat, Anton Harus Dibebaskan

Tuntutan Jaksa Sesat, Anton Harus Dibebaskan

img-20170212-wa0004

Jacobus Silaban, SH. Kuasa hukum, Yon Fredi alias Anton

Tanjungpinang,Zonakepri  – Terdakwa Yon Fredy alias Anton bersama kuasa hukumnya, meminta majelis hakim membebaskanya dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan negeri Tanjungpinang yang sebelumnya menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan atas dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHP tentang penggelapan biji Boksit. Pihak kuasa hukum menilai, Tuntutan Jaksa merupakan tintutan yang sesat yang bertentangan dengan putusan incrach Mahkamah Agung.

Pernyataan itu disampaikan terdakwa Yon Fredy dan Kuasa Hukumnya Jakobus Silaban SH dan Herman SH, dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa dan kuasa hukumnya di PN Tanjungpinang, Jumat, (10/2) kemarin.

Dalam pedoinya, Fredy dan Kuasa hukumnya, menyatakan, berdasarkan fakta dan data yang terungkap dipoersidangan tidak sesai dengan fakta dan keterangan sebagai mana yang dituangkan dalam tuntutan JPU.

“Atas dasar itu, kami meminta, agar majelis Hakim membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum.Atau jika dinyatakan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan kasus keperdataan antara PT.Gandasari dan PT.Lobindo,”Ujar Jakobus Silaban dalam Pledoi pembelanya.

Adapun, alasan pembebasan klienya dari dakwaan penggelapan sebagai mana dakwaan tunggal JPU melanggar Pasal 372 KUHP, dikatakan Jakobus dan Herman, sejumlah alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 KUHAP berupoa keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, merupakan fakta hubungan hukum Perdata antara Saksi Pelapor dengan Terlapor.

“Dari kelima unsur delik Pasal 372 KUH Pidana sebagai mana yang didakwakan JPU, diawali dari peristiwa dan perbuatan hukum keperdataan antara Saksi Pelapor dengan Terlapor yang penerapan hukumnya juga harus secara hukum keperdataan pula, berupa gugatan Wanprestasi atau Gugatan Ganti Kerugian,” kata dia.

Sesuai dengan fakta persidangan, Tambah Jakobus, Penambangan bauksit yang dilakukan oleh Farada Hakim Harahap atas perintah Terdakwa selaku Direktur PT.Lobindo Nusa Persada dilakukan setelah dicabutnya kuasa dari PT Gandasari Resources.

Dan dengan dicabutnya kuasa tersebut, maka secara otomatis pihak yang kembali berhak melakukan pengelolaan atas lahan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah PT Lobindo Nusa Persada atau sesuai perjanjian yang tertuang didalam Akta Nomor;15.

“Artinya bahwa PT Lobindo Nusa Persada seharusnya hanya berkewajiban untuk membayar fee hasil penambangan kepada PT.Gandasari Resources sebesar 1,50 USD per Metrik Ton dari hasil penambangan yang diperoleh setelah dicabutnya kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan didalam pasal 11 Akta Nomor:15 yang menyatkan, “Seluruh hasil pertambangan bauksit adalah milik Pihak yang berhak untuk mengelola lahan tersebut dengan kewajiban memberikan fee atas hasil penambangan bauksit kepada pihak lainnya sebesar USD 1.50”

Disamping itu, PT.Gandasari Resources selaku pihak Pelapor, selama diberikan kuasa oleh PT.Lobindo Nusa Persda untuk mengerjakan penambangan dilokasi izin usaha pertambangan (IUP) yaitu sejak diberikan kuasa pada tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan dicabutnya kuasa pada tanggal 03 Juni 2013, juga masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada PT Lobindo Nusa Persada.

Dan atas kewajiban PT.Gandasari itu, PT.Lobindo Nusa Persada juga telah melakukan upaya hukum dalam bentuk gugatan rekonvensi terhadap saksi Pelapor (PT Gandasari Resources), yang mana gugatan rekonvensi tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan saksi Pelapor (PT Gandasari Resources) dihukum untuk membayar kewajibannya senilai sebesar Rp Rp 124.688.429.497 berupa Fee, Royalty, Dana Jaminan Reklamasi, Biaya CSR, Denda Devisa Hasil Eksport (DHE), Pengembalian pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun pajak 2012 dan 2013.

“Artinya, selama penerimaan Kuasa Penambangan diberikan PT.Labindo, PT.Gandasari telah menambang di lahan IUP milik PT.Lobindo Nusa Persada, terhitung sejak 16 Mei 2011 sejak diberikannya kuasa, sampai penghentian pekerjaan atau pencautan Kuasa pada 3 Juni 2013 sebagai mana Putusan kasasi MA,” ujar Jacobus.

Dan setelah dilakukan pencabutan kuasa, maka terhitung sejak dilakukannya pencabutan kuasa oleh PT Lobindo Nusa Persada, maka kewajiban-kewajiban berikutnya adalah ditanggung oleh PT Lobindo Nusa Persada selaku pemegang Izin Usaha Pertamabangan (IUP).

Selain itu, PT Gandasari Resources tidak mempunyai hak untuk menuntut kepemilikan Batu Mineral Bouksit karena PT Gandasari Resources tidak mempunyai IUP dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selain itu PT Gandasari Resources hanya merupakan Perusahaan yang menjalankan Kuasa sebagaimana yang telah diberikan oleh PT Lobindo Nusa Persada sejak 16 Mei 2011.

Bahkan sebelum melakukan aktifitas penambangan tanggal 28 dan tanggal 29 Agustus 2013, PT Lobindo Nusa Persada telah membayar uang muka sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah) kepada Saudara Jhonny dan saksi Hariyadi Als.Acok yang saat itu merupakan orang yang memediasikan permasalahan PT.Lobindo Nusa Persada dan PT.Gandasari Resources, dan hal ini sebagai bukti PT Lobindo Nusa Persada merupakan perusahaan tambang yang dengan itikat baik berusaha menyelesaikan segala permasalahan dengan pihak lain untuk melakukan aktifitas penambangan.

Sayang-nya hingga saat ini PT Gandasari Resources tidak pernah mau melaksanakan putusan Mahkamah Agung R.I register Perkara Nomor : 2961 K/PDT/2015 tanggal 11 Mei 2016 dengan melaksanakan kewajibannya untuk membayar fee, Kewajiban kepada Negara berupa Pajak, Royalty,DKTM/DJPL dan PBB dengan Jumlah keseluruhan sebesar Rp.92.536.935.440,69,-

“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli-ahli, keterangan Terdakwa serta bukti surat, setelah kami analisa sedemikian rupa sebagaimana diuraikan diatas, maka jelaslah, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya yaitu Pasal 372 KUHPidana tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan karena perkara ini murni merupakan perkara keperdataan saja,” tegas Jacobus

Selain meminta membebasakan klienya Terdakwa Yo Fredy Alias Anton dari Dakwaan dan Tuntutan JPU, atas tuduhan penggelapan Batu Boksit sebagai mana yang dilaporkan Dirut PT.Gandasari Aditya Wardana, Kuasa hukum Yon Fredy, memberikan sebanyak 62 alat bukti surat dalam mengungkap kejanggalan sidang terhadap kleinya.

Usai pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim, Zulfadli SH menunda sidang untuk dilanjutkan dengan agenda tanggapan JPU atas pledoi dari terdakwa pada, Selasa (14/2) esok. (Lae)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top