Tanjungpinang, Zonakepri-Persoalan inflasi menjadi perhatian serius. Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memang ada kecenderungan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kepulauan Riau (Kepri).
IHK merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu.
Sesuai dengan yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS), IHK menjadi suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat dari inflasi. Karena itu, Inflasi dan Deflasi atau tingkat kenaikan serta tingkat penurun dari barang dan jasa ini dapat dilihat dari perubahan IHK dari waktu ke waktu.
Dari data yang dirilis BPS, IHK Kepri secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,84 persen (mtm). Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan Mei 2022 yang mengalami inflasi sebesar 0,81 persen (mtm). Angka ini jauh lebih besar dibanding IHK Nasional yang dalam bulan Mei 2022 tercatat 0,41 persen dan naik di bulan Juni 2022 sebesar 0,61 persen.
Sementara dari data yang dirilis BPS juga patut menjadi perhatian yang serius mengingat inflasi Kepri di Bulan Juni 2022 naik menjadi 5,89 persen dibanding Mei di tahun yang sama sebesar 4,88 persen.
Menurut Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Kepri Musni Hardi K Atmaja, kenaikan inflasi di Kepri lebih banyak didorong oleh kenaikan harga kelompok makanan bergejolak (volatile food) utamanya aneka cabai dan telur ayam ras, kelompok komoditas yang harganya diatur pemerintah (administered prices) utamanya tarif angkutan udara, serta kelompok inti yang didorong oleh kenaikan harga air kemasan dan sabun/detergen.
Beberapa harga pangan yang memicu kenaikan angka inflasi di Kepri memang harus dicarikan solusi yang tepat agar persoalan ini tidak menjadi beban pemerintah yang berkepanjangan.
Tetapi, yang perlu dicermati bersama adalah bagaimana road map Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menekan angka inflasi perlu dijadikan pemikiran bersama, sehingga persoalan kenaikan inflasi tidak menjadi benang kusut yang mengganggu keberhasilan program pembangunan yang sudah dicanangkan.
Ada beberapa langkah dan strategi yang memang harus diimplementasikan segera, baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Langkah ini tentu disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang memerlukan kebijakan konstruktif.
Dari substansi yang paling mempengaruhi angka inflasi di Kepri yang saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, di antaranya adalah harga cabai, telur ayam ras, detergen dan harga tiket pesawat.
Harga tiket pesawat merupakan jenis komoditas yang harganya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Daerah tidak bisa berbuat banyak selain hanya mengikuti kebijakan tersebut, karena ketetapan harga tiket pesawat diberlakukan secara nasional.
Tetapi kalau kemampuan keuangan daerah memungkinkan, memang sangat mungkin daerah memberikan subsidi untuk setiap harga tiket pesawat, sehingga masyarakat bisa terbantu dengan harga tiket yang murah dan terjangkau.
Tetapi, karena kondisi anggaran daerah tidak memungkinkan, untuk itu, maka kebijakan pemberian subsidi harga tiket pesawat sangat tidak memungkin.
Kemudian, untuk produk bahan makanan yang mempengaruhi kenaikan angka inflasi masih sangat memungkinkan untuk dicarikan strategi terbaik, sehingga harga-harga barang kebutuhan tersebut tidak terus mengalami kenaikan.
Untuk menekan harga kebutuhan pokok, seperti cabai misalnya, langkah dan strategi yang diperlukan tidak hanya memperbaiki jalur distribusi dan operasi pasar, tetapi perlu juga memaksimalkan potensi-potensi lahan masyarakat yang bisa menghasilkan budidaya cabai.
Pihak perbankan juga perlu mengambil peran aktif melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang melakukan pembinaan langsung ke petani cabai, agar program budidaya cabai bisa berhasil.
Selanjutnya, tidak kalah penting Tim Penggerak PKK melalui program dasawisma dan keluarga mandiri, mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk memaksimalkan lahan pekarangan yang tersedia untuk budidaya cabai dan tanaman pangan lainnya.
Begitu juga dengan produk pangan dan lainnya yang berpengaruh besar terhadap kenaikan angka inflasi. Kebijakan strategi yang memberikan solusi tentu perlu dipikirkan, agar angka inflasi terus mengalami penurunan sebagai bentuk naiknya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Langkah seperti mendorong efektivitas pemanfaatan anggaran daerah melalui percepatan realisasi belanja dan melakukan intervensi dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok sangat perlu dilakukan.
Di sisi lain, perlu juga diperhatikan dari sisi pasokan bahan pokok terutama pangan baik dari sisi distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal lain yang sifatnya structural, seperti penurunan biaya operasional juga tidak kalah penting mendapatkan atensi yang serius.
Mendorong kerjasama perdagangan antar daerah dalam rangka menjaga pasokan komoditas pangan serta membangun dan sinkronisasi pasar-pasar pengumpul untuk memperluas akses pasar petani merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Kemajuan teknologi informasi juga menjadi salah satu sarana bagaimana agar angka inflasi tidak terus mengalami kenaikan melalui pemantauan pergerakan harga, untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon atas perubahan harga serta untuk mengatasi informasi asimetris.
Upaya lain seperti menjaga mekanisme pasar dengan bantuan jajaran kepolisian dan aparat keamanan, khususnya dalam mengatasi penimbunan bahan pangan dan spekulasi harga juga sebuah kebijakan yang harus terus dilakukan agar masyarakat tidak menjadi korban dari para distributor yang memainkan harga dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.
Terakhir, upaya pengendalian inflasi dengan meningkatkan kapasitas produksi lokal melalui penguatan kelembagaan nelayan/petani, perluasan lahan dan implementasi teknik budidaya yang lebih baik seperti Program Lipat Ganda, program urban farming, integrated farming dan digital farming akan menjadi solusi cerdas agar pasokan bahan pangan terjamin, stabilitas harga terjaga dan angka inflasi tidak terus mengalami kenaikan.
(Budi Adriansyah)
